Tesis
REKONSTRUKSI SISTEM PEMASYARAKATAN PEREMPUAN DI INDONESIA DALAM ANALISIS LEGAL FEMINIST THEORY
- Bagikan:
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menjamin perlindungan bagi narapidana perempuan, tetapi implementasinya masih jauh dari harapan. Ketidaksesuaian antara prinsip hukum dan praktik di lapangan menunjukkan kelemahan sistem yang belum efektif. Oleh karena itu, rekonstruksi sistem pemasyarakatan khusus perempuan menjadi keharusan demi memastikan perlindungan hak asasi yang adil, maka itu perumusan masalah dalam penelitian ini yakni bagaimanakah regulasi hukum dalam sistem Pembinaan Pemasyarakatan Perempuan di Indonesia dan bagaimanakah analisis Legal Feminist Theory dalam merekonstruksi sistem Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan di Indonesia. Jenis penelitian ini adalah Yuridis-Normatif yang mempergunakan metode pendekatan perundangan, konseptual, perbandingan, historis dan filsafat.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan telah mengatur pembinaan narapidana perempuan, namun pelaksanaannya masih belum sepenuhnya responsif terhadap kebutuhan khusus mereka. Masih ada ketimpangan dalam regulasi teknis berbasis gender, layanan kesehatan mental, dan pemenuhan hak bagi kelompok rentan. Rekonstruksi sistem pemasyarakatan perempuan harus mencakup tiga aspek utama: substansi hukum, dengan regulasi khusus untuk kebutuhan perempuan narapidana; struktur hukum, melalui peningkatan kompetensi petugas dan pengawasan ketat; serta budaya hukum, dengan menghapus stigma dan diskriminasi. Pendekatan ini menciptakan sistem pemasyarakatan yang lebih manusiawi dan inklusif.
Adapun saran dalam penelitian ini yakni Pemerintah perlu segera merumuskan regulasi khusus untuk pembinaan narapidana perempuan, dengan fokus pada layanan kesehatan mental, hak ibu hamil dan menyusui, serta kebutuhan lansia, didukung oleh alokasi anggaran yang memadai. Kompetensi petugas pemasyarakatan harus ditingkatkan melalui pelatihan khusus tentang hak perempuan, penanganan trauma, dan pengawasan ketat guna mencegah pelanggaran, termasuk audit lembaga independen. Selain itu, perubahan budaya hukum diperlukan dengan edukasi kesetaraan gender dan hak kodrati perempuan bagi petugas, serta program pemasyarakatan berbasis keadilan sosial untuk mengurangi stigma dan mendukung reintegrasi perempuan narapidana.
Detail Information
| Item Type |
Tesis
|
|---|---|
| Penulis |
ALFJUNEPUTRA VIETO TUBU TINENTI - Personal Name
|
| Student ID |
2211042020
|
| Dosen Pembimbing |
Jeffry A. Ch. Likadja - 197709122006041002 - Dosen Pembimbing 1
Dr. Orpa G. Manuain, S.H., M.H. - 19631020 198901 2 001 - Dosen Pembimbing 2 |
| Penguji |
Jefry A. Ch. Likadja - 19791221 200501 2 002 - Ketua Penguji
Dr. ORPA GANEFO MANUAIN, S.H.,M.H - 19631020 198901 2 001 - Penguji 1 Prof. Dr. Jimmy Pello, S.H., M.S. - 19580831 198704 1 001 - Penguji 2 |
| Kode Prodi PDDIKTI |
74101
|
| Edisi |
Published
|
| Departement |
MAGISTER ILMU HUKUM
|
| Kontributor | |
| Bahasa |
Indonesia
|
| Penerbit | UPT Perpustakaan Undana : Kupang., 2025 |
| Edisi |
Published
|
| Subyek | |
| No Panggil |
741.01 Tin R
|
| Copyright |
Individu Penulis
|
| Doi |