Tesis
KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK BIDANG INDUSTRI PARIWISATA DI KOTA KUPANG.
- Bagikan:
ABSTRAK
Statistik tahun ke tahun di Kota Kupang menunjukan kondisi sektor parawisata seperti hotel, cafe, restoran dan lain-lain di Kota Kupang, akan tetapi yang menjadi persoalan adalah ketika banyaknya sektor pariwisata yang bertumbuh akan tetapi tidak diikuti dengan pembayaran pajak yang berjalan baik, hal ini yang membuat rasio pertumbuhan usaha yang berkaitan dengan pariwisata tidak memberikan kontribusi kepada pendapatan asli daerah/(PAD), karena tidak maksimal pajak yang masuk dalam kas daerah Kota Kupang. Hal ini membuat sistem pembayaran pajak di Kota Kupang harus di evaluasi lebih lanjut. Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan pemerintah daerah dalam mewujudkan sistem pembayaran pajak yang baik di Kota Kupang. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi pemerintah daerah dalam sistem pembayaran pajak pariwisata di Kota Kupang. Sebagai konsekuensi pemilihan topik permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini yang objeknya adalah permasalahan hukum, sedangkan hukum adalah kaidah atau norma yang ada dalam masyarakat, maka tipe penelitian ini yang digunakan adalah yuridis normatif. Kewenangan yang ada pada daerah Kota Kupang membuat tata cara pembayaran pajak bidang hotel, tempat makan dan minum serta hiburan saat ini yang diatur dalam perda kota kupang No.1 Tahun 2024 masih adanya cela sebgai pegawai pajak untuk melakukan penyelewengan kewenangan yang merugikan daerah serta pelaku usaha, karena dalam pasal 85 ayat 3 memuat bahwa dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai, artinya disini bisa saja ada oknum dari badan pendepatan daerah yang menyalahgunakan kewenangan dalam peroses pembayaran pajak. Dari sistem pembayaran seperti ini juga membuat banyak hambatan yang timbul dari sisi hambatan internal dan eksternal. Kewenangan yang ada saat ini pada aturan perda yang ada, masih adanya cela bagi oknum aparat yang berada di Badan Pendapatan Daerah untuk melakukan penyelahgunaan kewenangan untuk pribadi diri sendiri, dikarnakan sistem pada perda yang ada saat ini masih mempunyai titik kelemahan yang dijadikan salah satu sumber terjadinya penyalahgunaan kewenangan. Begitu juga hambatan-hambatan saat ini, ada dua yaitu dari sisi internal dan eksternal, dari internal hambatan yang ada belum adanya kemajuan dari segi teknologi dalam penerapan di proses sistem pembayaran pajak di Kota Kupang yang ada saat ini, sehingga masih banyak adanya oknum pejabat di bidang ini yang melakukan kecurangan yang membuat kerugian pada daerah Kota Kupang yang berdampak pada kurang maksimalnya pendapatan daerah/PAD.
Kata kunci : Kewenangan, hambatan-hambatan, sistem, pembayaran, pajak
Detail Information
| Item Type |
Tesis
|
|---|---|
| Penulis |
Andreas Samuel Wahyu Kabut - Personal Name
|
| Student ID |
2211042032
|
| Dosen Pembimbing |
Dr. Saryono Yohanes, S.H.,M.Hum. - 196404201992031001 - Dosen Pembimbing 1
Dr.Detji K.E.R.Nuban - 198812102019032018 - Dosen Pembimbing 2 |
| Penguji |
Dr. Saryono Yohanes, S.H.,M.H. - 19620712 198902 1 001 - Ketua Penguji
Dr. Detji K. E. R. Nuban, S.H., M.Hum - 198812102019032018 - Penguji 1 Dr. Yohanes G. Tuba Helan, S.H., M.H - 19600110 198501 1 002 - Penguji 2 |
| Kode Prodi PDDIKTI |
74201
|
| Edisi |
Published
|
| Departement |
Ilmu Hukum
|
| Kontributor | |
| Bahasa |
Indonesia
|
| Penerbit | UPT Perpustakan Undana : Kupang., 2025 |
| Edisi |
Published
|
| Subyek | |
| No Panggil |
741.01 Kab K
|
| Copyright |
Individu Penulis
|
| Doi |