PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA PERIODE 2019-2024

Detail Cantuman

Skripsi

PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA PERIODE 2019-2024

XML

Fungsi legislasi merupakan salah satu fungsi yang dimiliki DPR berdasarkan
Pasal 20A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD
NRI Tahun 1945). Fungsi ini paling dominan dan berpengaruh, karena dengan
fungsi ini DPR dapat mempengaruhi semua aspek di Negara Indonesia. Namun
dalam perjalanannya, ternyata fungsi legislasi ini tidak berjalan secara maksimal.
Penilaian kinerja legislasi ini tidak hanya dilihat dari sisi kuantitas produk yang
dibuat, tapi kualitasnya pun menjadi faktor penting dalam menilai produk legislasi.
Dalam pengamatan awal teliti, Pelaksanaan tugas dan fungsi legislasi Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Periode 2019-2024 tidak berjalan secara
optimal. Hal ini tentunya disebabkan oleh beberapa faktor. Rumusan masalah
dalam penelitian ini: (1) Bagaimana pelaksanaan fungsi legislasi DPR RI periode
2019-2024? (2) Apa saja faktor yang menghambat pelaksanaan tugas dan fungsi
legislasi DPR RI periode 2019-2024?
Peneltian ini akan disusun dengan menggunakan tipe penelitian yuridis
normative. Tipe Yuridis Normatif merupakan pendekatan yang menggunakan
konsepsi legis positivis.
Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa: (1) Selama periode
2019-2024, capaian kinerja legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
mengalami perubahan di setiap tahunnya. Periode ini ditandai dengan kurang
optimalnya tugas dan fungsi dari lembaga DPR. Hal ini dapat dilihat dari jumlah
undang-undang yang tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam
Prolegnas. Dalam prolegnas jumlah rancangan undang-undang yang ditetapkan
adalah sebanyak 256 rancangan undang-undang, sedangkan yang disahkan menjadi
undang-undang hanya sebanyak 63 undang-undang. (2) Dalam pelaksanaan tugas
dan fungsi legislasi DPR RI periode 2019-2024 mengalami beberapa hambatan
diantaranya kualitas anggota,sistem dan prosedur pengambilan keputusan yang
panjang, komposisi partai, serta kurangnya partisipasi masyarakat.
Penting untuk melakukan peningkatan kapasitas anggota DPR melalui
pelatihan dan pendidikan secara rutin. Anggota DPR dapat lebih bersikap
transparan dalam pembentukan undang-undang agar tidak kehilangan kepercayaan
dari masyarakat yang diwakili.
Mempersingkat mekanisme pembahasan RUU sehingga target yang telah
ditetapkan dalam tiap tahun sidang dapat terpenuhi. Penting untuk membangun
dialog dan komunikasi yang baik antar fraksi agar dapat membantu mencapai
kesepakatan lebih cepat dalam pembahasan RUU.
Kata kunci: Fungsi DPR, Fungsi Legislasi, Faktor Penghambat.


Detail Information

Item Type
Skripsi
Penulis
Student ID
2102010030
Dosen Pembimbing
RAFAEL R TUPEN - 196404201992031001 - Dosen Pembimbing 1
HERNIMUS RATU UDJU - - Dosen Pembimbing 2
Penguji
Kotan Y Stefanus - 196012271987021001 - Ketua Penguji
Rafael R Tupen - 196404201992031001 - Penguji 1
Hernimus Ratu Udju - 1961042398901001 - Penguji 2
Kode Prodi PDDIKTI
74101
Edisi
Published
Departement
Hukum
Kontributor
Bahasa
Indonesia
Penerbit UPT Perpustakaan Undana : Kupang.,
Edisi
Published
Subyek
No Panggil
742.01 Ang P
Copyright
Individu Penulis
Doi

Lampiran Berkas

LOADING LIST...



Informasi


DETAIL CANTUMAN


Kembali ke sebelumnya  XML Detail


SELAMAT DATANG DI REPOSITORY UPT PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS NUSA CENDANA