Skripsi
Analisis Yuridis terhadap Euthanasia ditinjau dari Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia
- Bagikan:
Di Indonesia peraturan yang mengatur mengenai Euthanasia secara
terperinci belum ada. Munculnya pro dan kontra seputar persoalan euthanasia
menjadi beban tersendiri bagi aparat penegak hukum termasuk persoalan
“legalitas” mengenai pengaturan euthanasia yang belum jelas hingga saat ini.
Kejelasan tentang sejauh mana hukum positif mengatur persoalan euthanasia
akan sangat membantu masyarakat di dalam menyikapi persoalan tersebut.
Hukum Pidana di Indonesia secara yuridis formal hanya mengenal dan
mengatur satu bentuk euthanasia, yaitu euthanasia yang dilakukan atas
permintaan pasien/korban itu sendiri yang diatur dalam pasal 344 Kitab
Undang-undang Hukum Pidana. Kehadiran manusia sepenuhnya merupakan
kehendak Tuhan yang Maha Esa. Hal ini terlihat pada kelahiran manusia ,
dimana ia tidak memiliki wewenang untuk menentukan kapan harus terlahir,
dalam kondisi apa ia akan hidup, maupun dari rahim siapa ia akan memulai
hidupnya. Namun ternyata, manusia tidak memiliki hak tersebut. Manusia
hanya mengetahui bahawa ialah terlahir dan telah dikaruniai kehidupan.
Tujuan dari pada penulisan ini ialah untuk mengetahui dan menganalisis
dasar pengaturan tindak pidana Euthanasia dalam Kitab Undang-undang
Hukum Pidana (KUHP) dan untuk mengetahui Euthanasia dalam persprektif
Hak Asasi Manusia. Jenis Penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah
penelitian hukum Normatif atau penelitian Perpustakaan. Metode Pendekatan
yang digunakan iala metode pendekatan Undang-undang dan pendekatan
konseptual.
Pengaturan euthanasia di dalam hukum positif Indonesia secara khusus
belum ditemukan. Di dalam KUHP tidak terdapat ketentuan yang secara
eksplisit mengatur tentang euthanasia. Dalam persprektif Hak Asasi Manusia,
euthanasia merupakan suatu tindakan yang bertentangan dengan Hak Asasi
Manusia karena hidup dan mati seseorang merupakan anugerah dari Tuhan
yang Maha Esa. Disarankan agar pemerintah atau lembaga yang berwenang
untuk mengatur secara tegas melalui peraturan perundang-undangan tentang
euthanasia. Atau dalam benuk amandemen KUHP dengan menambah pasalpasal tertentu menegenai larangan euthanasia. Pemerintah atau lembaga yang
berwenang dalam hal ini komisi nasional Hak Asasi Manusia diharapkan
melakukan sosialisasi terkait masalah euthanasia.
Kata Kunci: Euthanasia, Hukum Pidana, Hak Asasi Manusia.
Detail Information
| Item Type | |
|---|---|
| Penulis |
FATMAWATI ASMAR - Personal Name
|
| Student ID |
1702010074
|
| Dosen Pembimbing |
HERYANTO AMALO - 196511301992031002 - Dosen Pembimbing 1
ADRIANUS DJARA DIMA - 196604071990031001 - Dosen Pembimbing 2 |
| Penguji |
Rudepel Petrus Leo - 196406121990031003 - Ketua Penguji
Heryanto Amalo - 196511301992031002 - Penguji 1 Adrianus Djara Dima - 196604071990031001 - Penguji 2 |
| Kode Prodi PDDIKTI |
74201
|
| Edisi |
Published
|
| Departement |
ILMU HUKUM
|
| Kontributor | |
| Bahasa |
Indonesia
|
| Penerbit | UPT Perpustakaan Undana : Kupang., 2021 |
| Edisi |
Published
|
| Subyek | |
| No Panggil |
742.01 ASM A
|
| Copyright |
Individu Penulis
|
| Doi |