Skripsi
IMPLEMENTASI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ALOR DALAM UPAYA PERLINDUNGAN MANGROVE DI KECAMATAN TELUK MUTIARA BERDASARKAN PERATURAN BUPATI ALOR NOMOR 4 TAHUN 2013
- Bagikan:
Kewenangan Pemerintah Kabupaten Alor dalam upaya perlindungan hutan
mangrove yang ada di Kecamatan Teluk Mutiara terkhususnya di Kelurahan Welai
Barat Dan Welai Timur diperlukan karena terjadi penebangan hutan mangrove secara
tidak terkendali yang mengakibatkan kerusakan ekosistem mangrove dan penurunan
luas hutan mangrove yang sangat singnifikan. Tujuan penelitian 1. Untuk mengetahui
implementasi kewenangan Pemerintah Kabupaten Alor dalam upaya perlindungan
mangrove. 2. Untuk mengetahui faktor apa saja berpengaruh terhadap implementasi
kewenangan Pemerintah upaya perlindungan hutan mangrove.
Penelitian ini mengunakan metode yuridis empiris yang mengumpulkan fakta-
fakta yang sosial atau fakta-fakta hukum yang menggunkan iinstrumen penelitian
berupa wawancara kepada Pemerintah Kabupaten Alor dan juga masyarakat yang ada
di pesisir pantai Kecamatan Teluk Mutiara khususnya masyarakat Kelurahan Welai
Barat dan Welai Timur.
Kewenangan Pemerintah Kabupaten Alor dalam upaya melakukan
perlindungan terhadap hutan mangrove terdiri dari kewenangan pembinaan dan
pengawasan terhadap hutan mangrove yang ada di Kelurahan Welai Timur dan Welai
Barat, kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor terdiri dari, pertama pembinaan,
pembinaan dilakukan dengan cara melakukan sosialisai tentang hutan mangrove
kepada masyrakat sekitar dan juga pelajar yang ada di sekitar mangrove, monitoring
atau evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah kepada masrakat sekitar pesisir,
penanaman mangrove yang bertujuan untuk menambah jumah luas lahan mangrove
yang ada di pesisir pantai dan juga melakukan pelatihan conservasi kepada pemuda
atau pemudi untuk memberikan mereka pemahan tentang pentingnya conservasi.
Kedua Pegawasan, Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah terus di lakukan
dengan membentuk tim pengawas yang di sebut dengan PPNS (Penyidik Pegawai
Negeri Sipil) yang bertugas untuk melakukan monitoring dan juga evaluasi, dalam
melakukan pegawasan Pemerintah Kabupaten Alor juga melibatkan masyarakat
dengan mebentuk tim yang bernama POKMASWAS (Kelompok Masyarakat
Pegawas) untuk membantu tugas Pemerintah dalam hal pegawasan, sedangkan Faktor
mempengaruhi kewenangan pemerintah kabupaten Alor dalam upaya perlindungan
mangrove terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terdiri dari
kewenangan, anggaran dan juga sumber daya Aparatur Sipil Negaran sedangkan faktor
eksternal terdiri dari lahan, sumber daya masyarakat dan juga kurangnya
pemberdayaan masyarakat. Faktor-faktor inilah yang mempengaruhi Kewenangan
Pemerintah Kabupaten Alor.
Kata Kunci : Kewenangan, Perlindungan, Hutan Mangrove
Detail Information
| Item Type |
Skripsi
|
|---|---|
| Penulis |
Etvin Petrus Maara - Personal Name
|
| Student ID |
2002010143
|
| Dosen Pembimbing |
Norani Asnawi - 197308082006042001 - Dosen Pembimbing 1
YOHANES TUAN - 196011291988031002 - Dosen Pembimbing 2 |
| Penguji |
Detji K E R Nuban - 19881210 201903 2 018 - Ketua Penguji
Norani Asnawi - - Penguji 1 Yohanes Tuan - 196011291988031002 - Penguji 2 |
| Kode Prodi PDDIKTI |
74101
|
| Edisi |
Published
|
| Departement |
Hukum
|
| Kontributor | |
| Bahasa |
Indonesia
|
| Penerbit | UPT Perpustakaan Undana : Kupang., 2025 |
| Edisi |
Published
|
| Subyek | |
| No Panggil |
742.01 Maa I
|
| Copyright |
Individu Penulis
|
| Doi |