Skripsi
Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sebagai Lembaga Demokrasi Lokal (Studi Kasus di Desa Tedakisa, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo)
- Bagikan:
ABSTRAK
Penyelenggaraan pemerintahan Desa akan tersusun dan semakin terarah lebih baik bahkan lebih maju apabila diberbagai lapisan masyarakat Desa, menunjukan kesadarannya terhadap pemerintah desa yang didampingi oleh BPD. Sehingga segala kepentingan masyarakat dapat teratasi, guna untuk mencapai kesejahteraan bersama. Hadirnya BPD merupakan wujud demokratisasi dalam Pemerintahan Desa, dengan fungsinya menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa serta fungsi pengawasannya terhadap pelaksanaan Pemerintahan Desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dari BPD sebagai lembaga demokrasi lokal serta hambatannya dalam menjalankan tugas serta fungsi sebagai BPD. Konsep teori yang digunakan mengacu pada demokratisasi desa serta perbandingan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979, sebagai amanat untuk Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 serta membandingkannya terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Penelitian ini merupakan kualitatif dengan teknik wawancara dan observasi. Dalam penelitian ini dapat digambarkan bahwa peran BPD sebagai lembaga demokrasi di Desa Tedakisa, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo masih kurang berjalan baik atau kurang optimal, hal itu didasarkan pada pengetahuan yang masih minim serta latar pendidikan yang rendah dari BPD itu sendiri, selain itu adanya ketidakharmonisan hubungan antara BPD dan pemerintah desa. Sehingga proses demokratisasi pada Desa Tedakisa belum berjalan baik hingga saat ini.
Kata Kunci: Peran Badan Permusyawaratan Desa, Demokrasi Lokal
ABSTRACT
The implementation of Village government will be structured and better directed even more advanced if the various layers of the Village community show their awareness of the village government that is accompanied by the BPD. So that all the interests of society can be resolved, in order to achieve common prosperity. The presence of the BPD is a form of democratization in the Village Government, with its function of accommodating and channeling community aspirations, establishing village regulations together with the Village Head as well as overseeing the implementation of Village Government. This study aims to determine the role of the BPD as a local democratic institution and its obstacles in carrying out its duties and functions as a BPD. The theoretical concept used refers to the democratization of the village and the comparison of Law Number 5 Year 1979, as a mandate for Law Number 32 Year 2004 and compares it to Law Number 6 Year 2014. This research is qualitative with interview and observation techniques. In this study it can be described that the role of the BPD as a democratic institution in Tedakisa Village, Aesesa District, Nagekeo Regency is still not running well or is not optimal, it is based on minimal knowledge and low educational background from the BPD itself, besides that there is disharmony. relationship between the BPD and the village government. So that the democratization process in Tedakisa Village has not been going well until now.
Keywords: Role of Village Consultative Body, Local Democracy.
Detail Information
| Item Type | |
|---|---|
| Penulis |
Fransiskus Dhedhu - Personal Name
|
| Student ID |
1603040135
|
| Dosen Pembimbing |
LAURENSIUS P SAYRANI - 197802052006041001 - Dosen Pembimbing 1
YEFTHA SABAAT - 198905062019031003 - Dosen Pembimbing 2 |
| Penguji |
Laurensius P Sayrani - 197802052006041001 - Ketua Penguji
YEFTHA SABAAT - 198905062019031003 - Penguji 1 SRY CHATUN - 198210222009122004 - Penguji 2 |
| Kode Prodi PDDIKTI |
67201
|
| Edisi |
Published
|
| Departement |
Ilmu Politik
|
| Kontributor | |
| Bahasa |
Indonesia
|
| Penerbit | UPT Perpustakaan Undana : Kupang., 2021 |
| Edisi |
Published
|
| Subyek | |
| No Panggil |
672.01 Dhedhu P
|
| Copyright |
Individu Penulis
|
| Doi |