Skripsi
Tinjauan Terhadap Pengayaan Uranium Oleh Iran Dari Perspektif Hukum Internasional
- Bagikan:
Secara prinsip program nuklir seyogyanya dipergunakan sebagai sumber
energi bagi kemakmuran umat manusia. Aktifitas pengayaan uranium Iran di
Fasilitas nuklir Fordo teridentifikasi IAEA telah menampung sekitar 1.000
alat pemisah (centrifuge) isotop uranium dengan kelanjutkan program
pengayaan uranium hingga 4,5%. Tindakan tersebut telah melebihi batas
sebagaimana yang ditetapkan JCPOA sebesar 3,67%. Persoalan ini kemudian
mendasari dilaksakannya penelitian yang dilakukan penulis dengan tujuan
untuk mengetahui bagaimana pengaturan internasional tentang
pengembangan teknologi nuklir serta bagaimana konsekuensi hukum setelah
Iran keluar dari kesepakatan JCPOA. Jenis penelitian yang digunakan dalam
penelitian ini ialah penelitian Yuridis-Normatif dan teknik pengumpulan
bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini yakni penelitian
kepustakaan. Dari hasil analisis yang dilakukan peneliti dapat disimpukan
bahwa pengaturan internasional tentang pengembangan teknologi nuklir telah
dituangkan dalam berbagai konvensi internasional tentang ketenaganukliran
yang dipelopori oleh IAEA serta aktifitas pengayaan uranium yang dilakukan
Iran telah melanggar batasan-batasan yang termuat dalam kesepakatan
JCPOA, Oleh sebab itu Iran sebagaimana diatur dalam JCPOA apabila Iran
keluar dari kesepakatan JCPOA maka sanksi yang dahulu diberlakukan
seperti resolusi-resolusi Dewan Keamanan PBB, Uni Eropa , dan embargo
Amerika Serikat akan diberlakukan kembali. Saran dari peneliti terkait
persoalan ini yakni setiap negara yang ikut meratifikasi perjanjian-perjanjian
ketenaganukliran wajib mematuhi dan melaksanakan protokol-protokol
keslamatan yang termuat dalam perjanjian-perjanjian ketenaganukliran serta
Iran sebagai negara berdaulat seyogyanya patuh terhadap kesepakatan
JCPOA dengan mengurangi aktifitas pengayaan uranium yang melebihi
batasan yang ditentukan. Sehingga sanksi-sanksi yang dijatuhkan pada Iran
sebagaimana diatur dalam kesepakatan dapat dicabut dan tidak
mengakibatkan ketidakstabilan ekonomi.
Kata Kunci: Pengayaan Uranium, Joint Comprehensive Plan Of Action Konsekuensi Hukum.
Detail Information
| Item Type | |
|---|---|
| Penulis |
ALFJUNEPUTRA VIETO TUBU TINENTI - Personal Name
|
| Student ID |
1702010290
|
| Dosen Pembimbing |
WILHELMUS WETAN SONGA - 195612311981031001 - Dosen Pembimbing 1
GERALD ALDYTIA BUNGA - 198812112014041001 - Dosen Pembimbing 1 |
| Penguji |
D W THADEUS - 19631027198901001 - Ketua Penguji
Wilhelmus Wetan Songa - 195612311981031001 - Penguji 1 Gerald Aldytia Bunga - 198812112014041001 - Penguji 2 |
| Kode Prodi PDDIKTI |
74201
|
| Edisi |
Published
|
| Departement |
ILMU HUKUM
|
| Kontributor | |
| Bahasa |
Indonesia
|
| Penerbit | UPT Perpustakaan Undana : Kupang., 2022 |
| Edisi |
Published
|
| Subyek | |
| No Panggil |
742.01 TIN T
|
| Copyright |
Individu Penulis
|
| Doi |