Skripsi
ANALISIS TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG PENOLAKAN PEMULANGAN SIMPATISAN ISIS ASAL INDONESIA DITINJAU BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL
- Bagikan:
ABSTRAK
Delfiana Modok, Analisis Terhadap Kebijakan Pemerintah Tentang
Penolakan Pemulangan Simpatisan ISIS Asal Indonesia Ditinjau
Berdasarkan Hukum Internasional, Dibimbing oleh Dhey W.Tadeus sebagai
pembimbing I dan Gerald A. Bunga sebagai pembimbing II
Kekalahan Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) pada 2019 menimbulkan
masalah baru. Hal ini karena kombatan ISIS yang bergabung dengan ISIS datang
dari berbagai negara dan mambawa anak serta istrinya. Setelah kekalahan ISIS
para kombatan ditahan dan diadili, sementara keluarganya (simpatisan ISIS)
ditahan di kamp pengungsian tetapi tidak diadili. Penahanan terhadap mereka
menimbulkan krisis kemanusiaan karena fasilitas kamp yang tidak memadai serta
kurangnya bantuan makanan dan obat-obatan. Berdasarkan kondisi tersebut maka
PBB dan Otoritas Suriah mendesak negara-negara asal simpatisan untuk
memulangkan warga negaranya. Indonesia merupakan salah satu negara yang
menolak memulangkan simpatisan ISIS dengan alasan keamanan.
Rumusan masalah yang diambil dalam penelitian ini adalah 1. bagaimanakah
status hukum simpatisan ISIS berdasarkan hukum internasional? 2. bagaimanakah
kebijakan pemerintah Indonesia mengenai penolakan pemulangan simpatisan ISIS
asal Indonesia berdasarkan hukum HAM internasional?. Tujuan dari penelitian ini
adalah untuk mengetahui status hukum simpatisan ISIS berdasarkan hukum
internasional dan untuk mengetahui kebijakan pemerintah lndonesia mengenai
penolakan pemulangan simpatisan ISIS asal Indonesia berdasarkan hukum HAM
internasional. Penelitian ini merupakan jenis penelitain Yuridis-Normatif. Dalam
menggunakan pendekatan masalah penulis menggunakan pendekatan perundang- undangan (statute approach). Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukan bahwa status penahanan
simpatisan ISIS tidak memiliki dasar hukum yag kuat dan melanggar prosedur
hukum. simpatisan ISIS asal Indonesia tidak kehilangan kewarganegaraannya dan
masih berstatus WNI. Sementara mengenai kebijakan pemerintah Indonesia yang
menolak pemulangan simpatisan ISIS bertentangan dengan hukum hak asasi
manusia, yakni Universal Declaration of Human Rights of 1948 (UDHR) dan
International Covenant on Civil and Political Rights 1966 (ICCPR) maka
pemerintah Indonesia harus bertanggungjawab terhadap warga negaranya yang
ditahan di kamp penahanan terutama dalam perlindungan terhadap hak asasi
manusia. Pemerintah Indonesia harus memulangkan para simpatisan ISIS sebab
tidak ada dasar hukum yang mengatur bahwa seseorang yang bergabung dengan
kelompok teroris dapat kehilangan kewarganegaraanya.
Kata kunci : krisis kemanusiaan, simpatisan ISIS asal Indonesia, hukum
HAM internasional, dan pertanggungjawaban negara.
Detail Information
| Item Type | |
|---|---|
| Penulis |
DELFIANA MODOK - Personal Name
|
| Student ID |
1702010047
|
| Dosen Pembimbing |
DHEY WEGO TADEUS - 196310271989011001 - Dosen Pembimbing 1
GERALD ALDYTIA BUNGA - 198812112014041001 - Dosen Pembimbing 2 |
| Penguji |
Jefry A. Ch. Likadja - 19791221 200501 2 002 - Ketua Penguji
Dhey Wego Tadeus - 196310271989011001 - Penguji 1 Gerald Aldytia Bunga - 198812112014041001 - Penguji 2 |
| Kode Prodi PDDIKTI |
74201
|
| Edisi |
Published
|
| Departement |
ILMU HUKUM
|
| Kontributor | |
| Bahasa |
Indonesia
|
| Penerbit | UPT Perpustakaan Undana : Kupang., 2022 |
| Edisi |
Published
|
| Subyek | |
| No Panggil |
742.01 MOD A
|
| Copyright |
Individu Penulis
|
| Doi |