Skripsi
Implikasi Pengaturan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Terhadap Indepedensi Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia
- Bagikan:
Mario Tisandro Emadjaik. Implikasi Pengaturan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Terhadap Indepedensi Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia.Dibimbing oleh Kotan Y. Stefanus sebagai pembimbing I dan Hernimus Ratu Udju sebagai pembimbing II.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang merupakan lembaga yang memiliki kewenangan untuk memberantas korupsi lagi-lagi mendapat ancaman pelemahan terhadap lembaganya melalui jalur legislasi. Kemunculan Dewan pengawas pada UU No 19 Tahun 2019 yang memiliki kewenagan diluar pengawasan dirasa dapat melemahkan KPK sebagai lembaga Negara yang independen.Rumusan masalah yaitu : 1. Apakah pengaturan kedudukan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi berimplikasi terhadap indepedensi KPK dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia? Bagaimanakah akibat hukum keberadaan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia.
Adapun tujuan penelitian ini untuk Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh dari pengaturan keberadaan Dewan Pengawas KPK terhadap kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi sebegai lembaga independen, untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum dari adanya pengaturan mengenai dewan pengawas KPK terhadap lembaga KPK dalam kedudukannya dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.Manfaat penelitian ini yaitu untuk memberikan manfaat teoretis bagi akademis terkait pengembangan ilmi hukum tata negara khususnya pengaturan mengenai lembaga Negara Independen,dan juga manfaat praktis bagi penyelenggara pemerintah khususnya lembaga Eksekutif dan lembaga Legislatif dalam menata peraturan perundang – undangan menegnai lembaga Negara yang independen khusus nya Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Metode Penelitian menggunakan metode penelitian hukum Normatif.Aspek penelitian yaitu Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga Negara independen dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Kedudukan Dewas pengawas KPK dalam lembaga KPK , akibat hukum dari pengaturan Dewan Pengawas KPK terhadap pelaksanaan tugas KPK.Analisi data menggunakan yuridis prespektif dan yuridis normatif.Bahan hukum yang digunakan adalah data sekunder yang meliputi :bahan hukum primer,sekunder dan tersier.Teknik pengolaan data yang dilakukan dengan pemeriksaan data(editing), rekonstruksi data (Reconstructing), Sistematis bahan hukum (Systematizing)
Hasil penelitian dan pembahasan menunjukan bahwa keberadaan dewan pengawas KPK dapat berdampak bagi independensi KPK sebagai lemabag Negara independen.Hal ini tercermin dari struktur dan kewenangan dewan pengawas.Struktur dewan pengawas tidak diatur secara jelas dan kewenangan dewan pengawas dalam meberikan izin akan berdampak pada independensi KPK dalam menjalankan tugas-tuganya.
Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan dan disarankan :
Persoalan mengenai kehadiran dewan pengawas yang dapat melemahkan indepedensi KPK dan menghambat kinerja KPK terletak pada kewenangan dewan pengawas dalam meberikan izin dan dari struktur dewang pengawas yang tidak diatur secara jelas.Saran yang dapat diberikan ialah pengawasan yang dijalankan oleh dewan pengwas jangan sampai masuk dalam rana perbuatan hukum dan mengatur kembali kedudukan dewan pengawas dalam tubuh KPK.
Kata Kunci: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Dewan pengawas KPK, Independensi,Kewenangan.
Detail Information
| Item Type | |
|---|---|
| Penulis |
Mario Tisandro Emadjaik - Personal Name
|
| Student ID |
1702010217
|
| Dosen Pembimbing |
KOTAN Y STEFANUS - 196012271987021001 - Dosen Pembimbing 1
HERMINUS RATU UDJU - 19610428198901001 - Dosen Pembimbing 2 |
| Penguji |
sar - - Ketua Penguji
Kotan Y Stefanus - 196012271987021001 - Penguji 1 Herminus Ratu Udju - 19610428198901001 - Penguji 2 |
| Kode Prodi PDDIKTI |
74201
|
| Edisi |
Published
|
| Departement |
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
|
| Kontributor | |
| Bahasa |
Indonesia
|
| Penerbit | UPT Perpustakaan Undana : Kupang., 2022 |
| Edisi |
Published
|
| Subyek | |
| No Panggil |
872.05 Kue S
|
| Copyright |
Individu Penulis
|
| Doi |