Tesis
Penerapan Prinsip Demokrasi Dalam Hubungan Kerja Antara Pengusaha Dan Pekerja Dilwilayah Kota Kefamenanu Kabupaten Timor Tengah Utara
- Bagikan:
Isu sentral penelitian ini adalah penerapan prinsip demokrasi dalam hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja di wilayah kota Kefamenanu-Kabupaten Timor Tengah Utara. Masalah hukum penelitin ini adalah pertama apakah hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha pada perusahaan di Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor TengahUtara berjalan berlandaskan prinsip demokrasi? Kedua, faktor- faktor apa sajakah yang mempengaruhi disparitas pelaksanaan hubungan kerja yang belum demokratis antara pekerja dan pengusaha pada perusahaan di wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara? Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, yakni tipe penelitian hukum empiris, yakni mengkaji data-data primer yang diperoleh dari observasi lapangan.
Hasil penelitian menunjukkan :Prinsip demokrasi dalam hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha di wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara belum diterapkan secara efektif. Dengan kata lain, perjanjian kerja antara pekerja dan pengusaha sebagai landasan hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha di wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara belum berjalan berlandaskan prinsip-prinsip demokrasi, yakni, prinsip kesetaraan, prinsip transparansi/keterbukaan dan prinsip partisipasi pekerja dalam proses pembuatan perjanjian kerja dan faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya disparitas hubungan kerja yang tidak demokratis , yakni faktor peraturan (rules), faktor opportunity (peluang/kesempatan); faktor capacity (kemampuan/kapasitas); danfaktor communication (komunikasi/sosialisasi.
Mengatasi persoalan tersebut, penelitian ini merekomendasikan : pertama, melakukan reform terhadap peraturan perundang-undangan tentang perjanjia kerja, antara lain : pengaturan tentang hak pekerja untuk melakukan keberatan/pendapat atas perjanjian kerja yang tidak adil, terutama perjanjain kerja yang dibuat secara baku dan sepihak oleh pengusaha; wewenang pengawas ketenagakerjaan membatalkan perjanjian kerja yang baku, tidak partisipatif dan tidak adil. Mereform pengaturan hukum dimaksudkan tidak saja penting untuk memberikan kepastian hukum, juga sebagai sarana perlindungan hukum yang memadai bagi pekerja sebagai sarana mewujudkan hidup layak sebagai manusia. Kedua, pengaturan tentang kewenangan penerapan sanksi bagi pengawas ketenagakerjaan yang lalai melaksanakan tugas dan fungsi utamanya demi mewujudkan pengawas ketenagakerjaana yang kredibel dan efektif.
Penting dilakukan penambahan jumlah pegawai pengawas ketenagakerjaan untuk mengefektifkan pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan ketenagakerjaan, penataan kembali pelaksanaan wewenang pengawasan ketenagakerjaan baik kapasitas dan sarana serta pembiayaan yang memadai dan dapat menjangkau seluruh wilayah Nusa Tenggara Timur, agar prinsip demokrasi dalam hubungan kerja terwujud dengan baik.
Kata Kunci :Prinsip Demokrasi, Hubungan Kerja, dan Perlindungan Hukum.
Detail Information
| Item Type |
Tesis
|
|---|---|
| Penulis |
Sekunda Sanak - Personal Name
|
| Student ID |
1911040021
|
| Dosen Pembimbing |
YOSEF RAMA - 195610051985031002 - Dosen Pembimbing 2
|
| Penguji |
Hyronimus Buyanaya - 196009301987021001 - Ketua Penguji
Dhesy Arisandielis Kase - 197903242005012002 - Penguji 1 Yohanes G Tuba Helan - 196001101986011002 - Penguji 2 |
| Kode Prodi PDDIKTI |
74201
|
| Edisi |
Published
|
| Departement |
Ilmu Hukum
|
| Kontributor | |
| Bahasa |
Indonesia
|
| Penerbit | UPT Perpustakaan Undana : Kupang., 2022 |
| Edisi |
Published
|
| Subyek | |
| No Panggil |
741.01 San P
|
| Copyright |
Individu Penulis
|
| Doi |