Skripsi
PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG WALIKOTA KUPANG DALAM PENERTIBAN SABUNG AYAM DI KOTA KUPANG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
- Bagikan:
ABSTRAK
Judul: Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Walikota Kupang Dalam
Penertiban Sabung Ayam di Kota Kupang Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana Kupang. Peneliti: Putu Gede Aspriyana,
Pembimbing I Yosef Mario Monteiro, S.H., MH dan Pembimbing II Bill Nope, S.H.,
LLM.
Salah satu penyimpangan hukum yang terjadi di era otonomi daerah adalah
perjudian sabung ayam khususnya di Kota Kupang meski saban waktu digrebek dan
dibubarkan oleh karena itu peneliti tertarik untuk emlakukan penelitian dengan Judul
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Walikota Kupang Dalam Penertiban Sabung Ayam
di Kota Kupang Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris
yang berlokasi di Pasar Oebobo dan Pasar Kasih Naikoten 1 Kota Kupang sedangkan
responden dalam penelitian yaitu Pol PP, Kepolisian, Lurah, RT, PD Pasar, Masyarakat
pelaku perjudian serta Masyarakat bukan pelaku perjudian dengan data yang
bersumber data primer dan sekunder untuk dianalisis menggunakan proses editing,
klasifikasi data dan tabulasi data.
Hasil penelitian menemukan bahwa; (1) pelaksanaan tugas dan wewenang
Walikota Kupang dalam penertiban sabung ayam di Kota Kupang ditinjau dari
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah melalui
kegiatan; (a) Pemantauan yang telah dilakukan namun masih terdapat kegiatan
perjudian, (b) Teguran bagi pelaku perjudian telah dilakukan namun ketika teguran
tidak diindahkan maka sudah menjadi tanggungjawab aparat penegak hukum yaitu
kepolisian dan Satpol PP serta (c) Penangkapan tidak mampu menjadi deterrent effect
(dampak penggetar) bagi masyarakat sedangkan (2) Faktor penghambat yaitu;
rendahnya kesadaran hukum masyarakat, tidak adanya koordinasi antara Lurah,
Kepolisian, RT dan PD Pasar dalam penertiban sabung ayam, kurangnya sosialisasi
hukum tentang larangan perjudian sabung ayam serta sanksi yang ringan bagi pelaku
perjudian sabung ayam.
Saran peneliti terhadap hasil penelitian ini adalah perlu adanya koordinasi yang
intensif antara Lurah, Kepolisian, RT dan PD Pasar, sanksi tegas bagi pelaku perjudian,
adaptasi terhadap paradigma baru yaitu ketentuan-ketentuan hukum adat setempat,
Lebih jauh para penegak hukum harus memperhatikan budaya hukum (legal culture)
serta sosialisasi hukum.
Kata Kunci: Judi, Penertiban, Pemerintah
Detail Information
| Item Type | |
|---|---|
| Penulis |
Putu Gede Aspriyana - Personal Name
|
| Student ID |
1802010154
|
| Dosen Pembimbing |
JOSEF MARIO MONTEIRO - 197505202006041001 - Dosen Pembimbing 1
BILL NOPE - 197911022006041001 - Dosen Pembimbing 2 |
| Penguji |
Rafael R Tupen - 196404201992031001 - Ketua Penguji
|
| Kode Prodi PDDIKTI |
74201
|
| Edisi |
Published
|
| Departement |
ILMU HUKUM
|
| Kontributor | |
| Bahasa |
Indonesia
|
| Penerbit | UPT Perpustakaan Undana : Kupang., 2022 |
| Edisi |
Published
|
| Subyek | |
| No Panggil |
742.01 ASP P
|
| Copyright |
Individu Penulis
|
| Doi |