Skripsi
Perspektif Masyarakat Kota Kupang Dalam Penerapan Pidana Kerja Sosial Untuk Pidana Jangka Pendek Di Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur
- Bagikan:
Latar belakang dari penelitan ini mengacu dari sistem pemidanaan yang dianut oleh indonesia saat yang merupakan warisan sejak penjajahan belanda, sehingga norma yang berlaku di dalamnya sudah tidak sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan masyaratkat indonesia dewasa ini, sehingga diperlukannya sebuah pembaruan dalam hukum pidana. Dalam pembaruan hukum pidana tahun 2017 terdapat salah satu bentuk pidana baru yakni pidana kerja sosial, yang ditujukan sebagai pidana alternatif untuk pidana penjara jangka pendek, sehingga narapidana yang melakukan kejahatan ringan dengan pidana penjara di bawah enam bulan tidak perlu dipenjarakan, tetapi hanya diberikan sanksi berupa kerja sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perpektif masyarakat Kota Kupang dalam penerapan pidana kerja sosial untuk pidana jangka pendek di Kota kupang provinsi Nusa Tenggara Timur dimana diadopsinya Pidana kerja sosial memiliki tujuan demi berkembangnya hukum pidana yang sesuai dengan nilai – nilai budaya masyarakat Indonesia dewasa ini. Penerapan pidana kerja sosial akan melibatkan panti asuhan, panti jompo dan tidak menutup kemungkinan untuk bekerja sama dengan pemerintah untuk menggunakan fasilitas umum. Sebab penerapan pidana kerja sosial akan diterapkan di tengah masyarakat, maka mengetahui perspektif masyarakat dan pihak terkait apabila ditawarkan pidana kerja sosial, menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini, kemudian membuat sebuah proyeksi akan penerapan pidana kerja sosial di kota kupang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan mengambil data melalui wawancara. Hasil penelitian menunjukan bahwa pidana kerja sosial perlu dikembangkan sebagai alternatif pidana penjara jangka pendek, karena pidana kerja sosial memenuhi unsur-unsur pembinaan dan memberikan pelindungan kepada masyarakat. Namun masih kurangnya pengetahuan masyarakat dan kurangnya pengaturan mengenai siapa yang mengawasi jalanya pidana kerja sosial ini menjadi pertimbangan penting untuk perancang R-KUHP. Namun lebih banyaknya sisi keuntungan daripada kerugian diterapkannya sanksi pidana kerja sosial di Indonesia sehingga perlu kiranya Negara Indonesia untuk segera memperbaik agar menimbulkan kemanfaatan khususnya bagi masyarakat dan narapidana itu sendiri.
Kata kunci : pidana kerja sosial, hukum pidana, pidana jangka pendek.
Detail Information
| Item Type | |
|---|---|
| Penulis |
RONALDO LODRIGUS - Personal Name
|
| Student ID |
1702010256
|
| Dosen Pembimbing |
HERYANTO AMALO - 196511301992031002 - Dosen Pembimbing 1
|
| Penguji | |
| Kode Prodi PDDIKTI |
74201
|
| Edisi |
Published
|
| Departement |
ILMU HUKUM
|
| Kontributor | |
| Bahasa |
Indonesia
|
| Penerbit | UPT Perpustakaan Undana : Kupang., 2022 |
| Edisi |
Published
|
| Subyek | |
| No Panggil |
742.01 LOD P
|
| Copyright |
Individu Penulis
|
| Doi |