Tesis
Kepatuhan Pemerintah Kota Kupang Terhadap Standar Pelayanan Publik Dalam Rangka Mewujudkan Good Governance
- Bagikan:
Dalam upaya mengkaji dan menganalisa permasalahan tersebut, maka metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan yuridis empiris. Dari hasil penelitian tersebut, peneliti menemukan hal-hal sebagai berikut Pemerintah Kota Kupang memiliki kepatuhan yang rendah atau belum patuh untuk menyusun dan/atau melakukan revisi serta menetapkan standar pelayanan publik untuk semua produk pelayanan yang menjadi tugas dan fungsinya sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Pemerintah Kota Kupang belum mampu untuk mewujudkan prinsip partisipative dalam penyusunan standar pelayanan publik, prinsip transparancy dalam mempublikasikan standar pelayanan dan prinsip akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik dalam mewujudkan good governance.
Bertitik tolak dari hasil penelitian tersebut diatas, maka Penulis menyarankan untuk
1. Pemerintah Kota Kupang harus menegaskan dan mewajibkan semua penyelenggara pelayanan publik untuk menyusun dan/atau melakukan revisi standar pelayanan untuk semua jenis/produk pelayanan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Untuk mewujudkan prinsip-prinsip good governance dalam pemenuhan standar pelayanan publik guna meningkatkan kualitas pelayanan publik, maka Pemerintah Kota Kupang perlu melakukan hal-hal berikut ini : Melakukan sosialisasi secara masif terkait Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 serta melakukan revisi terhadap Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2013; Melakukan penyusunan dan/atau revisi standar pelayanan publik harus mengedapankan prinsip partisipative dengan melibatkan masyarakat sebagai pengguna layanan/stakeholder dan memaksimalkan sistem pemerintahan berbasis elektronik/SPBE melalui penggunaan website Pemerintah Kota Kupang/perangkat daerah penyelenggara pelayanan publik untuk mempublikasikan informasi komponen service delivery terkait sebagai bentuk transparancy standar pelayanan publik; Walikota Kupang sebagai Pembina pelayanan publik didaerah agar secara tegas melakukan pembinaan/evaluasi dan/atau memberikan sanksi secara tegas kepada penyelenggara pelayanan publik sebagai wujud akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Lingkungan Pemerintah Kota Kupang.
Kata Kunci : Pelayanan Publik, Standar Pelayanan, Kepatuhan Hukum, Prinsip-Prinsip Good Governance.
Detail Information
| Item Type |
Tesis
|
|---|---|
| Penulis |
YAPI NARA - Personal Name
|
| Student ID |
2011040031
|
| Dosen Pembimbing |
YOHANES G TUBA HELAN - 196001101986011002 - Dosen Pembimbing 1
EBU KOSMAS - 195802251987031001 - Dosen Pembimbing 2 |
| Penguji |
Yohanes G Tuba Helan - 196001101986011002 - Ketua Penguji
Ebu Kosmas - 195802251987031001 - Penguji 1 Umbu Lily Pekuwali - 195803121986011100 - Penguji 2 |
| Kode Prodi PDDIKTI |
74201
|
| Edisi |
Published
|
| Departement |
Ilmu Hukum
|
| Kontributor | |
| Bahasa |
Indonesia
|
| Penerbit | UPT Perpustakaan Undana : Kupang., 2022 |
| Edisi |
Published
|
| Subyek | |
| No Panggil |
742.01 NAR K
|
| Copyright |
Individu Penulis
|
| Doi |