Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malaka Terhadap Penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 2016-2017 Dalam Bidang Pendidikan Di Kabupaten Malaka

Detail Cantuman

Skripsi

Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malaka Terhadap Penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 2016-2017 Dalam Bidang Pendidikan Di Kabupaten Malaka

XML

Yanuaria Lotu Bria: Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malaka terhadap Penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 2016-2017 dalam Bidang Pendidikan di Kabupaten Malaka. di bimbing oleh Yosep M. Monteiro selaku Pembimbing I dan Hernimus Ratu Udju Selaku Pembimbi Pelaksanaan Fungsi Pengawasan yang dilakukan oleh DPRD merupakan salah satu fungsi yang dimiliki Lembaga ini dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.Pengawasan Dewan Perwakilan rakyat Daerah terhadap Penggunaan APBD dapat diimplementasikan melalui penggunaan hak-hak yang dimilikinya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pasal 43 disebutkan secara garis besar hak-hak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meliputi hak interpelasi, hak angket,dan menyatakan pendapat.
Tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui dan menganalisis Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Bidang Pendidikan tahun 2016-2017 di Kabupaten Malaka. (2) Untuk Mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menghambat Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Bidang Pendidikan tahun 2016-20
Metode yang digunakakan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini adalah metode Yuridis Empiris yaitu suatu penelitian yang datanya diperoleh langsung di lokasi penelitian, meneliti objek di lapangan untuk mendapatkan data dan gambaran jelas dan konkrit tentang hal-hal yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) tanggung jawab pengawasan terhadap APBD Kabupaten Malaka adalah tanggung jawab DPRD Kabupaten Malaka. (2) Dan dalam menjalankan Fungsi Pengawasan Terhadap APBD kabupaten Malaka mengalami hambatan-hambatan yaitu
adanya komunikasi yang kadang tidak sejalan dengan pemerintah daerah. Meskipun begitu, DPRD Kabupaten Malaka tetap berusaha untuk terus meningkatkan kinerjanya dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai wakil rakyat yang baik.
Fungsi Pengawasan ini Merupakan tanggung jawab yang harus dilakukan agar dapat mengawasai dan mengontrol berjalannya optimalisasi kinerja pemerintah Kabupaten Malaka.
Saran terhadap DPRD dalam Fungsi Pengawasan ini hendaknya dalam menjalankan semua sasaran program kerja yang akan dicapai dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
Kata Kunci: Pelaksanaan, Fungsi Pengawasan, Faktor Penyebab.


Detail Information

Item Type
Penulis
Yanuaria Lotu Bria - Personal Name
Student ID
1702010384
Dosen Pembimbing
JOSEF MARIO MONTEIRO - 197505202006041001 - Dosen Pembimbing 1
Penguji
Kode Prodi PDDIKTI
74201
Edisi
Published
Departement
Ilmu Hukum
Kontributor
Bahasa
Indonesia
Penerbit UPT Perpustakaan Undana : Kupang.,
Edisi
Published
Subyek
No Panggil
742.01 BRI P
Copyright
Individu Penulis
Doi

Lampiran Berkas

LOADING LIST...



Informasi


DETAIL CANTUMAN


Kembali ke sebelumnya  XML Detail


SELAMAT DATANG DI REPOSITORY UPT PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS NUSA CENDANA