Studi Kekuatan Lembaga Kpk Dalam Proses Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi Antara Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002

Detail Cantuman

Skripsi

Studi Kekuatan Lembaga Kpk Dalam Proses Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi Antara Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002

XML

Rumusan Masalah Penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah komparasi kekuatan lembaga KPK dalam proses penyelesaian tindak pidana korupsi antara Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 dengan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002? dan (2) Bagaimanakah implikasi pengaturan Undang-undang terhadap kinerja lembaga KPK dalam proses penyelesaian Tindak pidana korupsi antara Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 dengan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002?. Pendekatan Masalah yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan perbandingan. Adapun tipe atau jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Studi kepustakaan dan sumber lain seperti internet dan jurnal hukum. Dari hasil temuan penelitian ini tentunya penulis ingin memberikan kontribusi kepada akademis maupun praktisi hukum untuk melahirkan suatu peraturan perundang-undangan yang dapat mengatasi problematik hukum pidana yang ada di indonesia terkususnya mengenai peraturan tindak pidana korupsi yang
harus memiliki sisi keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan bagi seluruh rakyat Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Dengan hadirnya dewan pengawas dan masuknya lembaga KPK pada kekuasaan Eksekutif, Pegawai KPK menjadi ASN, kewenangan KPK membentuk cabang di Provinsi yang dihapus,yang akan membuat KPK tidak lagi bersifat indenpendesi. (2) Implikasi yang bisa terjadi pada Lembaga KPK dalam menjalankan kewenangannya dalam memberantas tindak pidana korupsi, menempatkan wilayah dan kekuasaan KPK terbatasi semisal KPK dapat mengeluarkan SP3 dengan jangka waktu yang sangat singkat, proses penyeledikan, penyidikan yang harus memiliki izin dari dewan pengawas yang tentunya membatasi ruang gerak Lembaga KPK sehingga KPK tidak lagi mencerminkan lembaga yang Independen yang terbebas dari intervensi dari pihak manapu


Detail Information

Item Type
Penulis
Student ID
1702010024
Dosen Pembimbing
Penguji
Rudepel Petrus Leo - 196406121990031003 - Ketua Penguji
Deddy R Ch Manafe - 197102141998021001 - Penguji 1
Aksi Sinurat - 196110161988031005 - Penguji 2
Kode Prodi PDDIKTI
74201
Edisi
Published
Departement
Ilmu Hukum
Kontributor
Bahasa
Indonesia
Penerbit UPT Perpustakaan Undana : Kupang.,
Edisi
Published
Subyek
No Panggil
742.01 Mat S
Copyright
Individu Penulis
Doi

Lampiran Berkas

LOADING LIST...



Informasi


DETAIL CANTUMAN


Kembali ke sebelumnya  XML Detail


SELAMAT DATANG DI REPOSITORY UPT PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS NUSA CENDANA