Skripsi
penerapan prinsi[ demokrasi dalam perencanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten lembata
- Bagikan:
Negara Kesatuan Republik Indonesia terbagi atas daerah-daerah provinsi kemudian daerah provinsi itu dibagi lagi atas Kabupaten dan Kota yang masing-masing mempunyai pemerintahan daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintah Daerah dalam menjalankan Pemerintahan menggunakan asas desentralisasi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi kepada daerah merupakan penjabaran dari pasal 18 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang kemudian diimplementasikan ke dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah.
Untuk mengetahui penerapan prinsip demokrasi dalam perencanaan APBD di Kabupaten Lembata, Penulis tertarik mengkajinya dan menuangkannya dalam sebuah skripsi. Berdasarkan hal tersebut, penulis kemudian melakukan penelitian tentang Penerapan Prinsip Demokrasi Dalam Perencanaan APBD di Kabupaten Lembata. (1) Apakah prinsip prinsip demokrasi sudah diterapkan dalam penyusunan APBD Kabupaten Lembata, (2) Faktor faktor apakah yang mempengaruhi penerapan prinsip prisip demokrasi dalam penyusunan APBD di Kabupaten Lembata.
Penulisan skripsi ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dimana dalam penelitian yang dilakukan hanya bersifat deskriptif yaitu untuk mengetahui dan menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti sehingga memudahkan penulis untuk mendapatkan data yang objektif dalam rangka menganalisis dan mengetahui apakah prinsip-prinsip demokrasi sudah diterapkan dalam penyusunan APBD Kabupaten Lembata ataukah belum.
Dari hasil penelitian diketahui bahwa: (1) Penerapan prinsip demokrasi dalam perencanaan Anggaran Pembelanjaan dan Belanja Daerah (APBD) di kabupaten Lembata bisa dikatakan sudah diterapkan dan diiplementasikan sesuai dengan mekanisme dan aturan yang ada, (2) Faktor faktor yang sangat mempengaruh proses penerapan prinsip prinsip demokrasi tersebut, terutama soal Partisipasi masyarakat dalam kegiatan musrenbang,dan pemenuhan sumberdaya manusia maupun ekonomi secara merata.
Kata kunci: Penerapan Prinsip Demokrasi, Faktor-faktor yang mempengaruhi.
Detail Information
| Item Type | |
|---|---|
| Penulis |
Yohanes Paulus Kabakut Apelabi - Personal Name
|
| Student ID |
1602010343
|
| Dosen Pembimbing |
YOHANES G TUBA HELAN - 196001101986011002 - Dosen Pembimbing 1
|
| Penguji |
Agustinus Mahur - 195808171986031004 - Ketua Penguji
Yohanes G Tuba Helan - 196001101986011002 - Penguji 1 Hyronimus Buyanaya - 196009301987021001 - Penguji 2 |
| Kode Prodi PDDIKTI |
74201
|
| Edisi |
Published
|
| Departement |
Ilmu Hukum
|
| Kontributor | |
| Bahasa |
Indonesia
|
| Penerbit | UPT Perpustakaan Undana : Kupang., 2022 |
| Edisi |
Published
|
| Subyek | |
| No Panggil |
872.05 Kue S
|
| Copyright |
Individu Penulis
|
| Doi |