Skripsi
PENGATURAN FUNGSI LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
- Bagikan:
ABSTRAK
Melania Hilaria Jelahi. Pengaturan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Dalam Pembentukan Peraturan Daerah. Dibimbing oleh: Kotan Y. Stefanus
sebagai Pembimbing I dan Ebu Kosmas sebagai Pembimbing II.
Lembaga legislatif merupakan lembaga atau dewan yang mempunyai tugas serta
wewenang membuat undang-undang dan Undang-Undang Dasar yang ada di sebuah
negara. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah lembaga perwakilan rakyat
daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di
provinsi/kabupaten/kota di Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974
DPRD diketahui sulit untuk menggunakan hak inisiatif atau hak prakarsa untuk membuat
undang-undang sehingga saat undang-undang ini berlaku DPRD tidak bisa menggunakan
haknya secara penuh. Dibandingkan dengan masa sekarang Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014, DPRD bisa menggunakan hak inisiatifnya seluas-luasnya. Tetapi meskipun
sekarang DPRD sudah tidak dibatasi dalam penggunaan hak inisiatifnya, pola pikir anggota
DPRD masih sama seperti yang lampau sehingga menyebabkan anggota DPRD tidak
banyak membuat undang-undang yang berasal dari hak inisiatifnya. Oleh karena itu,
masalah yang penulis rumuskan dalam skripsi ini adalah: (1) Bagaimanakah pengaturan
fungsi legsilasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (2) Bagaimanakah implikasi pengaturan
fungsi legislasi DPRD dalam pembentukan peraturan daerah.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah penelitian
hukum normatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan pustaka atau
data sekunder. Bahan pustaka merupakan bahan yang berasal dari sumber primer dan
sumber sekunder.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan fungsi legislasi DPRD dalam
pembentukan peraturan daerah mengalami implikasi sehingga DPRD tidak dapat
menjalankan fungsinya secara maksimal. Dalam menjalankan fungsi legislasi DPRD dalam
prakteknya sering tidak berjalan sebagaimana mestinya sebab hak inisiatif DPRD tidak
dapat diekspresikan secara efektif karena dipengaruhi oleh beberapa faktor internal dan
eksternal. Hingga saat ini kurangnya peranan DPRD dalam menggunakan hak inisiatifnya,
dilihat dari kualitas anggota DPRD yang kurang memiliki pengetahuan dan pengalaman
yang menunjang kemampuan guna menyusun suatu rancangan Perda dan ditambah lagi
kurangnya pelatihan-pelatihan yang diperoleh untuk meningkatkan kualitas anggota. Di sisi
lain kedudukan dan peran DPRD sebagai lembaga legislatif di daerah, DPRD diformat
sedemikian rupa sehingga menempel sebagai penyelenggara pemerintahan daerah. Dengan
demikian power DPRD sebagai institusi perwakilan rakyat yang memperjuangkan segala
aspirasi dan kepentingan rakyat untuk diakomodasi dalam kebijakan-kebijakan pemerintah
menjadi sedikit mengalami penurunan. DPRD kemudian diasumsikan hanya bekerja dalam
format politik berdasarkan undang-undang otonomi yang baru. Seperti yang diterangkan di
atas, bahwa sebagai lembaga pemerintahan daerah, DPRD mempunyai kedudukan setara
dan memiliki hubungan kerja bersifat kemitraan dengan pemerintah daerah. Kedudukan
yang setara bermakna bahwa antara DPRD dan Pemerintah Daerah memiliki kedudukan
yang sama dan sejajar dalam arti tidak saling membawahi.
Kata Kunci: DPRD, Fungsi Legislasi, Peraturan Daerah
Detail Information
| Item Type | |
|---|---|
| Penulis |
MELANIA HILARIA JELAHI - Personal Name
|
| Student ID |
1802010117
|
| Dosen Pembimbing |
KOTAN Y STEFANUS - 196012271987021001 - Dosen Pembimbing 1
EBU KOSMAS - 195802251987031001 - Dosen Pembimbing 2 |
| Penguji |
Rafael R Tupen - 196404201992031001 - Ketua Penguji
Kotan Y Stefanus - 196012271987021001 - Penguji 1 Ebu Kosmas - 195802251987031001 - Penguji 2 |
| Kode Prodi PDDIKTI |
74201
|
| Edisi |
Published
|
| Departement |
ILMU HUKUM
|
| Kontributor | |
| Bahasa |
Indonesia
|
| Penerbit | UPT Perpustakaan Undana : Kupang., 2022 |
| Edisi |
Published
|
| Subyek | |
| No Panggil |
732.01 JEL P
|
| Copyright |
Individu Penulis
|
| Doi |