PELAYANAN JAMINAN KESEHATAN PEMERINTAHAN KECAMATAN ATAMBUA BARAT DALAM MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG BADAN PENYELENGARAAN JAMINAN SOSIAL

Detail Cantuman

Skripsi

PELAYANAN JAMINAN KESEHATAN PEMERINTAHAN KECAMATAN ATAMBUA BARAT DALAM MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG BADAN PENYELENGARAAN JAMINAN SOSIAL

XML

Kesejahteraan mutlak menjadi hak yang paling asasi bagi setiap warga negara. Kesehatan warga negara mejadi salah satu indikator dalam penggolongan suatu Negara sebagai Negara yang sejahtera, maka pelayanan kesehatan yang mudah diakses dan berkualitas adalah hak asasi setiap individu. Sebagai upaya pemenuhan hak kesehatan bagi masyarakat, Pemerintah Indonesia membuat program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) sebagai badan hukum untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. Namun, implementasi dari BPJS masih banyak mendapat kritikan, terutama kurangnya infrastruktur BPJS. Salah satu masalah yang terjadi adalah kurang baiknya pelayanan rumah sakit pada peserta BPJS Kesehatan. Oleh karena itu, skripsi ini membahas pelayanan jaminan kesehatan Pemerintahan Kecamatan Atambua Barat dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat ditinjau dari undang-undang nomor 24 tahun 2011 tentang badan penyelengaraan jaminan sosial.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Kajian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris, yang dimana sumber-sumber yang dikumpulkan berasal dari data kepustakaan dan data lapangan, untuk membuktikan kebenaran ilmiah dalam penulisan skripsi ini, maka teknik pengumpulan data yang digunakan studi kepustakaan dan studi lapangan. Metode yang digunakan dalam menganalisa data adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan, bahwa: (1) untuk mewujudkan implementasi pelayanan yang baik, Puskesmas Umanen perlu membenahi sistem pelayanannya karena yang dibutuhkan masyarakat bukanlah pelayanan yang mewah tetapi pelayanan yang cepat dan sistem yang memberi kemudahan dalam birokrasi sehingga tidak menyulitkan masyarakat; (2) dalam segi pemberian pelayanan kesehatan. Puskesmas Umanen harus mengacu kepada Undang-Undang. Puskesmas Umanen harus memberikan pelatihan kepada dokter agar dapat memberikan pelayanan yang baik kepada pasien untuk mewujdkan tujuan dari Undang-undang No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS.


Detail Information

Item Type
Skripsi
Penulis
Student ID
1902010443
Dosen Pembimbing
SARYONO YOHANES - 196207121989021000 - Dosen Pembimbing 1
HERMINUS RATU UDJU - 19610428198901001 - Dosen Pembimbing 2
Penguji
David Y Meyners - 196003041988031001 - Ketua Penguji
Saryono Yohanes - 196207121989021000 - Penguji 1
Herminus Ratu Udju - 19610428198901001 - Penguji 2
Kode Prodi PDDIKTI
74101
Edisi
Published
Departement
ILMU HUKUM
Kontributor
Bahasa
Indonesia
Penerbit UPT Perpustakaan Undana : Kupang.,
Edisi
Published
Subyek
No Panggil
742.01 RAD P
Copyright
Individu Penulis
Doi

Lampiran Berkas

LOADING LIST...



Informasi


DETAIL CANTUMAN


Kembali ke sebelumnya  XML Detail


SELAMAT DATANG DI REPOSITORY UPT PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS NUSA CENDANA