Tesis
Pengaturan Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota Dalam Pengelolaan Pertambangan Bahan Galian C
- Bagikan:
Bahan galian merupakan mineral asli dalam bentuk aslinya, yang dapat ditambang untuk keperluan manusia. Semua bahan tambang itu dikuasai oleh Negara dan dimanfaatkan untuk seluruh bangsa Indonesia, berdasarkan kelima sila dalam Pancasila sebagai satu kesatuan bulat, adanya norma atau kaidah dalam ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. penelitian yang digunakan dalam meneliti isu hukum dalam tesis ini adalah penelitian hukum normatif. Kekhasan dari penelitian normatif bertitik tumpuh pada mencari kebenaran “koherensi” yakni suatu kebenaran yang didasarkan pada kesesuaian antara yang ditelaah dengan aturan yang diterapkan. Beranjak dari beberapa uraian diatas, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa efisiensi pada masa sebelum dialihkan ke pusat terlaksana dengan baik karna masih dikelola oleh masing- masing Pemerintah Kabupaten/Kota sedangkan setelah tambang semuanya dialihkan ke pemerintah pusat barulah tingkat indikator efisiensi tidak tercapai karna tidak terbukanya lapangan pekerjaan dan tidak lagi menerima pendapatan asli daerah untuk pemerintah daerah Kabupaten/Kota sehingga tidak memiliki kewenangan atau hak bertindak yang mengakibatkan pemerintah pusat lambat dalam pengelolaan tambang galian C.Peneliti mendapat dua kesimpulan: 1.Pengaturan Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengelolaan pertambangan bahan galian C masih terlihat sentralistis sehingga tidak memberi keleluasaan bagi pemerintah daerah kabupaten/kota dalam pengelolaan pertambangan bahan galian C. 2.Pengelolaan pertambangan bahan galian C di kabupaten/kota tidak efektif dan efisien karna terbentur berbagai peraturan yang tidak memberikan kewenangan yang bersifat otonom kepada Daerah. sehingga Pemerintah pusat seharusnya melakukan revisi peraturan yang berkaitan dengan kewenangan pengelolaan pertambangan bahan galian C.
Kata Kunci: kewenangan, pemerintah pusat, Pengelolaan tambang
Detail Information
| Item Type |
Tesis
|
|---|---|
| Penulis |
ABDUL MUIS ALAMSYAH - Personal Name
|
| Student ID |
2211040019
|
| Dosen Pembimbing |
Kotan Y. Stefanus - 196012271987021001 - Dosen Pembimbing 1
Yohanes G. Tuba Helan - 196001101986011002 - Dosen Pembimbing 2 |
| Penguji |
Kotan Y. Stefanus - 196012271987021001 - Ketua Penguji
Saryono Yohanes - 196207121989021000 - Penguji 1 Detji K. E. R. Nuban - 19881210 201903 2 018 - Penguji 2 |
| Kode Prodi PDDIKTI |
74101
|
| Edisi |
Published
|
| Departement |
Ilmu Hukum
|
| Kontributor | |
| Bahasa |
Indonesia
|
| Penerbit | UPT Perpustakaan Undana : Kupang., 2024 |
| Edisi |
Published
|
| Subyek | |
| No Panggil |
742.01 ALA P
|
| Copyright |
Individu Penulis
|
| Doi |