Skripsi
Fungsi Dan Kewenangan Badan Pusat Statistik Kota Kupang Dalam Pelaksanaan Sensus Penduduk Bagi Pembangunan Sosial Ekonomi Di Kecamatan Kota Lama Kota Kupang Ditinjau Dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1997 Tentang Statistik
- Bagikan:
Surya Putra Indonesia Timur Tanamal, Fungsi dan Kewenangan Badan Pusat Statistik Kota Kupang dalam Pelaksanaan Sensus Penduduk bagi Pembangunan Sosisal Ekonomi di Kecamatan Kota Lama Kota Kupang Ditinjau dari Undangundang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Dibimbing oleh: Hernimus Ratu Udju dan Rudepel Petrus Leo.
Badan Pusat Statistik mempunyai fungsi dan kewenangan dalam menyelenggarakan kegiatan statistik, salah satunya sensus penduduk Pencapaian sensus penduduk secara daring dan langsung ke masyarakat di NTT tidak signifikan karena hanya sekitar 16% dari jumlah penduduk yang ada di NTT, Pencapaian ini juga masih di bawah dari target sebesar 23% penduduk yang akan melakukan sensus penduduk secara daring dan langsung ke masyarakat dari total penduduk NTT mencapai lebih dari 5 juta jiwa sehingga perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Seberapa jauhkah fungsi dan kewenangan Badan Pusat Statistik Kota Kupang dalam pelaksanaan sensus penduduk bagi pembangunan sosial ekonomi di Kecamatan Kota Lama Kota Kupang ditinjau dari Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 Tentang Statistik? dan (2) Apakah faktor penghambat fungsi dan kewenangan Badan Pusat Statistik Kota Kupang dalam pelaksanaan sensus penduduk bagi pembangunan sosial ekonomi di Kecamatan Kota Lama Kota Kupang ditinjau dari Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 Tentang Statistik? Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Penelitian bersumber dari data primer dan sekunder untuk dianalisis menggunakan proses editing, klasifikasi dan tabulasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Fungsi dan kewenangan Badan Pusat Statistik Kota Kupang dalam Pelaksanaan Sensus Penduduk bagi pembangunan sosial ekonomi Di Kecamatan Kota Lama Kota Kupang Ditinjau Dari Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1997 Tentang Statistik meliputi: (a) penyelenggaraan fungsi mengkoordinasi kegiatan statistik nasional dan regional, menetapkan penyelenggaraan statistik dasar, dan membina kegiatan instansi pemerintah di bidang kegiatan statistik tersebut belum dilakukan secara efektif dan (b) kewenangan BPS dalam perumusan kebijakan dibidang statistik untuk mendukung pembangunan secara makro, penetapan sistem informasi di bidang statistik, penetapan dan penyelenggaraan statistik nasional tersebut belum dilakukan secara efektif. (2) Faktor
penghambat fungsi dan kewenangan Badan Pusat Statistik Kota Kupang dalam Pelaksanaan Sensus Penduduk bagi pembangunan sosial ekonomi Di Kecamatan Kota Lama Kota Kupang Ditinjau Dari Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1997 Tentang Statistik meliputi (a) terkendala pada sumber daya manusia, anggaran, sarana dan prasarana. Saran dari peneliti terkait persoalan ini yakni Pemerintah Kota Kupang seharusnya mengoptimalkan dan mendukung pelaksanaan tugas, fungsi dan
kewenangan Badan Pusat Statistik dalam hal pendataan sensus penduduk.
Detail Information
| Item Type | |
|---|---|
| Penulis |
SURYA PUTRA INDONESIA TIMUR TANAMAL - Personal Name
|
| Student ID |
1802010411
|
| Dosen Pembimbing | |
| Penguji |
Herminus Ratu Udju - 19610428198901001 - Ketua Penguji
Rudepel Petrus Leo - 196406121990031003 - Penguji 1 Saryono Yohanes - 196207121989021000 - Penguji 2 |
| Kode Prodi PDDIKTI |
74201
|
| Edisi |
Published
|
| Departement |
Ilmu Hukum
|
| Kontributor | |
| Bahasa |
Indonesia
|
| Penerbit | UPT Perpustakaan Undana : Kupang., 2022 |
| Edisi |
Published
|
| Subyek | |
| No Panggil |
742.01 Tan F
|
| Copyright |
Individu Penulis
|
| Doi |