Skripsi
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MELAKSANAKAN PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PELINDUNGAN INDIKASI GEOGRAFIS DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
- Bagikan:
Samuel Valentino Ratoe Oedjoe: Peran Pemerintah Daerah dalam Melaksanakan Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Pelindungan
Indikasi Geografis di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Dibimbing oleh: Aloysius Sukardan Pembimbing I dan Yossie M.Y. Jacob Pembimbing II.
Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam upaya perlindungan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat atas perlindungan kekayaan intelektual yang salah satunya adalah melalui upaya perlindungan indikasi geografis. Upaya pelindungan indikasi geografis harus dilaksanakan oleh pihak yang berkepentingan dengan cara pendaftaran kepemilikan disertai pemenuhan syarat-syarat.
Permasalahan dalam skripsi adalah: (1)Bagaimanakah peran pemerintah daerah dalam melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat
perlindungan indikasi geografis di Provinsi Nusa Tenggara Timur? (2)apakah hambatan yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat perlindungan indikasi geografis di Provinsi Nusa Tenggara Timur? (3)Bagaimanakah upaya pemerintah daerah dalam mengatasi hambatan dalam melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat perlindungan indikasi geografis di Provinsi Nusa Tenggara Timur?
Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian empiris, yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi.
Kesimpulan dari penelitian ini adalah: (1)Peran pemerintah daerah baik pemerintah daerah Kabupaten Alor dan pemerintah daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan telah melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan terhadap Masyarakat Pelindungan Indikasi Geografis di masing-masing daerahnya seperti melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan terhadap Asosiasi Petani Vanili Kepualauan Alor (APVKA), Asosiasi Pengrajin Tenun Ikat Alor (APTIA), Asosiasi Pengrajin Tenun Songket Alor (APTSA), Asosiasi Petani Jeruk Soe Mollo (APJSM). (2)Hambatan yang dihadapi oleh pemerintah daerah Kabupaten Alor dan pemerintah daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan dalam melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan terhadap Masyarakat Pelindungan Indikasi Geografis (Asosiasi Petani Vanili Kepualauan Alor (APVKA), Asosiasi Pengrajin Tenun Ikat Alor (APTIA), Asosiasi Pengrajin Tenun Songket Alor (APTSA), Asosiasi Petani Jeruk Soe Mollo (APJSM) adalah setelah terbentuk tidak pernah secara aktif melakukan koordinasi dan pertemuan dengan pemerintah daerah selaku pelindung dan penasehat. (3)Upaya pemerintah daerah Kabupaten Alor dan pemerintah daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan dalam mengatasi berbagai hambatan di atas antara lain, memberikan pemahaman melalui sosialisasi terkait dengan hal-hal yang tertuang dalam dokumen deskripsi yang telah ada untuk dijadikan acuan dalam pengelolaan produk Indikasi Geografis.
Detail Information
| Item Type | |
|---|---|
| Penulis |
SAMUEL VALENTINO RATOE OEDJOE - Personal Name
|
| Student ID |
1802010198
|
| Dosen Pembimbing |
Sukardan Aloysius, S. H. M. Hum - 19590906 198601 1 001 - Dosen Pembimbing 1
Yossie M. Y. Jacob, SH. M. Hum - 19780706 200501 2 001 - Dosen Pembimbing 2 |
| Penguji |
Sukardan Aloysius, SH. M. Hum - 19590906 198601 1 001 - Penguji 1
Yossie M. Y. Jacob, SH. M. Hum - 19780707 200501 2 001 - Penguji 2 |
| Kode Prodi PDDIKTI |
74201
|
| Edisi |
Published
|
| Departement |
Ilmu Hukum
|
| Kontributor | |
| Bahasa |
Indonesia
|
| Penerbit | UPT Perpustakaan Undana : Kupang., 2022 |
| Edisi |
Published
|
| Subyek | |
| No Panggil |
742.01 Oed P
|
| Copyright |
Individu Penulis
|
| Doi |